Urusan Desentralisasi

Taksonomi

Kode

Catatan cakupan

Sumber catatan

Catatan penayangan

Peristilahan hirarkis

Urusan Desentralisasi

Istilah-istilah equivalen

Urusan Desentralisasi

Istilah berkaitan

Urusan Desentralisasi

90 Hasil untuk Urusan Desentralisasi

90 hasil temuan terkait secara langsung Tidak termasuk istilah sempit

1948 No. 144 GOEDEREN, DISTRIBUTIE. Voorzieningen met betrekking tot de verkoop, de aflevering, het vervoer, de bewerking en/of verwerking van gecontroleerde goerderen. "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948".

1948 No. 144 GOEDEREN. DISTRIBUTIE. Voorzieningen met betrekking tot de verkoop. de aflevering. het vervoer. de bewerking en/of verwerking van gecontroleerde goerderen. "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948".

Daftar pengantar surat-surat yang dikirimkan 1 September 1949 kepada Paduka Tuan Komisaris Pemerintahan Pusat untuk Sumatera Utara

Daftar pengantar surat-surat yan g dikirimkan hari ini (1 September 1949) kepada Paduka Tuan Komisaris Pemerintahan Pusat untuk Sumatera Utara. Terlampir : Berita lengkap Sidang B.E DPSU dengan Kepala-kepala Jawatan Propinsi tgl. 7 Juli 1949

Keputusan Pemerintah Pusat tentang Struktur Organisasi Kantor Provinsi dan Kantor Gubernur serta pegawai-pegawainya di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatra Selatan, Sturuktur Pemerintahan Kabupaten Langkat tahun 1949

Keputusan Pemerintah Pusat tentang Struktur Organisasi Kantor Provinsi dan Kantor Gubernur serta pegawai-pegawainya di Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Sturuktur Pemerintahan Kabupaten Langkat tahun 1949.

Surat putusan Menteri Sosial tentang Kantor Urusan Korban Perang yang dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Sosial dan penunjukan sdr. R. Gaos Hardjasoemantri

Surat putusan Menteri Sosial tentang Kantor Urusan Korban Perang yang dimasukkan dalam lingkungan Kementerian Sosial dan penunjukan sdr. R. Gaos Hardjasoemantri sebagai Ketua Panitia Pusat Peraturan Umum Kecelakaan Perang dan sebagai Kepala Kantor...

TINDAKAN PIDANA EKONOMI PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN, Undangan-undang Darurat No. 7 tahun 1955, temtang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.

No. 27. 1955 TINDAKAN PIDANA EKONOMI PENGUSUTAN. PENUNTUTAN DAN PERADILAN. Undangan-undang Darurat No. 7 tahun 1955. temtang pengusutan. penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.